KLIK DI SINI - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh menegaskan, bahwa pihaknya akan memegang teguh netralitas menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi," ujar Alfred dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone, Sabtu (23/6/2018).
Alfred melanjutkan bahwa dalam menyikapi situasi politik yang sangat dinamis menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, TNI ADbmengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut dengan baik.
“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif, guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil, serta damai," imbuhnya.
Selanjutnya, menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Alfred juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.
"Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia," tutur lulusan Akademi Militer (Akmil) angkatan 1988 ini.
"Saya ingatkan kembali sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi," tegasnya.
Ia memastikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan Safari Ramadhan yang memerintahkan prajurit agar netral.
Sehingga, seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD terkait masalah netralitas. Kalaupun ada, lanjutnya, yang terindikasi tidak netral, hal itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu.
"TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia," terang Alfred.
Namun di sisi lain, Alfred berharap, terdapat masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dan dari satuan mana asalnya. "Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka," lanjutnya.
Ia menegaskan, TNI AD akan memproses hukum terhadap prajurit yang tidak netral di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Hal itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.
“Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan, bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” ucapnya.
Atas nama TNI AD, Jenderal berbintang satu yang oleh media akrab dipanggil Brigjen Denny ini juga berharap, seluruh komponen bangsa menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.
"Percayalah, sebagai Prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyat hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu," tandasnya.